Daerah Istimewa. Provinsi pertama yang hadir di pikiranmu pastilah Jogjakarta atau Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY. Selain terkenal karena sebutannya sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga terkenal dengan jargonya “Jogja Istimewa”. Tidak hanya Jogja, Provinsi Aceh pun memiliki status keistimewaan. Bukan tanpa alasan suatu daerah diberikan status istimewa, semuanya telah diatur dalam undang-undang. Tapi, tahu kah kamu, bahwa ada beberapa daerah di Indonesia yang sempat diberikan status istimewa selain Jogja dan Aceh ?

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Dalam sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat perkembangan definisi mengenai daerah istimewa, yang akhirnya menyebabkan pembentukan, penghapusan dan pengakuan kembali suatu daerah istimewa. Dalam sidang BPUPKI para bapak pendiri bangsa memberi status istimewa untuk daerah yang bersifat zelfbesturende landchappen. Dan dalam sidang BPUPKI ada penyamaan antara zelfbesturende landchappen dan volksgemeinschaften. Dengan demikian status daerah yang bersifat istimewa tidak hanya untuk kesultanan dan kerajaan, namun juga untuk daerah yang mempunyai susunan asli, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

Paragraph di atas menjelaskan bahwa ada alasan dibalik keistimewaan suatu daerah. Nah, seperti yang dijelaskan di atas ada penghapusan status istimewa suatu daerah. Jadi pada zaman doloe tidak hanya Aceh dan Jogja saja yang bersifat istimewa ada beberapa daerah lainnya. Daerah mana saja yang pernah diberi status istimewa lantas dihapus? Dan daerah mana saja yang keistimewaannya diakui dari awal pembentukan hingga sekarang?

Aceh (1959 – Sekarang)

daerah-istimewa-banda-aceh
Baiturrohman Great Masjid via http://www.theguardian.com

Provinsi Aceh atau dikenal dengan sebutan serambi mekah menerima status istimewa pada tahun 1959.  Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasca penerbitan UU 44/1999 keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam membuat kebijakan. Keistimewaan Aceh dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk syari’at Islam bagi pemeluknya yang meliputi ibadah, Ahwal Al-Syahkshisyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dawah, syiar dan pembelaan Islam.

Keistimewaan Aceh dalam adat meliputi Lembaga Wali Naggroe dan Lembaga Adat Aceh (Seperti Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim dan Syahbanda). Keistimewaan Aceh dalam pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam dan menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyyah dan Tsanawiyah. Dan terakhir keistimewaan Aceh dalam bidang ulama dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang tugasnya memberi fatwa baik diminta maupun tidak terhadap persoalan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi. Serta memberi arahan kepada masyarakat dalam perbedaan pendapat dalam hal agama.

Aceh adalah satu-satunya daerah yang mendapat keistimewaan bukan karena hak asal usul, satu-satunya daerah istimewa di pulau Sumatera dan daerah istimewa yang terakhir dibentuk (1959)

Berau (1953 – 1959)

daerah-istimewa
Wisata bahari di kota berau via http://www.getborneo.com

Adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam Provinsi Kalimantan. Berau dibentuk dengan UU Darurat 3/1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Keistimewaan Berau meliputi pengangkatan kepada daerah Istimewa. Sultan Muhammad Aminudin menjabat sebagai kepada daerah istimewa Berau. Daerah istimewa Berau terdiri dari Swapraja Sambaliung dan Swapraja Gunung-Tabur. Status istimewa Berau tidak berlangsung lama, hanya 4 tahun. Keistimewaannya dihapus karena dijadikan Kabupaten Berau di dalam Provinsi Kalimantan Timur. Penghapusan tersebut sesuai dengan UU 27/1959 tentang penetapan UU Darurat 3/1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II di Kalimantan.

Bulongan (1953 – 1959)

daerah-istimewa
Kerajaan Islam Kesultanan Bulungan Kalimantan Timur via Google.co.id

Daerah Istimewa Bulongan adalah daerah istimewa setingkat kabupaten yang masih termasuk provinsi yang sama dengan Berau –Provinsi Kalimantan. Dibentuknya pun sama, dengan UU Darurat 3/1959 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah istimewa Bulongan terdiri atas Swapraja Bulongan. Keistimewaan Bulongan meliputi pengangkatan kepala daerah. Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin menjabat sebagai kepala daerah istimewa Bulongan. Bernasib sama dengan Berau, tahun 1959 status keistimewaan Bulongan dihapus sesuai dengan UU 27/1959 tentang penetapan UU Darurat 3/1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II di Kalimantan. Daerah Istimewa Bulongan dijadikan Kabupaten Bulongan yang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang wilayah bekas daerah istimewa bulongan yang meliputi kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung dan Kota Tarakan menjadi satu provinsi, Provinsi Kalimantan Utara, sejak 17 November 2012.

Kalimantan Barat (1946 – 1950)

daerah-istimewa-kalbar
Keraton Surya Negara Kalimantan Barat via Google.co.id

Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibentuk oleh pemerintah sipil Hindia Belanda pada 28 Oktober 1946 sebagai dewan Borneo Barat dan mendapatkan kedudukan sebagai Daerah Istimewa pada 12 Mei 1947. Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah satuan kenegaraan yang tegak sendiri dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan sebagai daerah istimewa. Daerah Istimewa Kalimantan Barat terdiri dari Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mampawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang, Neo-Swapraja Meliau, Neo-Swapraja Pinoh dan Neo-Swapraja Kapuas Hulu. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dipimpin oleh Sultan Swapraja Pontianak, Hamid II Algadrie. Sebelum 5 April 1950 Daerah Istimewa Kalimantan Barat bergabung dengan Negara Bagian Republik Indonesia. Kini wilayah Kalimantan barat menjadi Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk pada tahun 1956.

Kutai (1953 – 1959)

daerah-istimewa-kutai
Kerajaan islam kutai kartanegara via http://www.tongkronganislami.net

Daerah Istimewa Kutai adalah daerah istimewa setingkat kabupaten dalam Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Kutai dibentuk dengan UU Darurat 3/1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II di Kalimantan karena hak asal usulnya. Daerah Istimewa Kutai terdiri atas Swapraja Kutai dan keistimewaannya meliputi pengangkatan kepala daerah. Sultan A.M Parikesit adalah kepala daerah istimewa Kutai. Hingga akhirnya status istimewa Kutai dihapus karena daerahnya dijadikan Kabupaten Kutai, kota Balikpapan dan kota Samarinda di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini wilayah bekas daerah istimewa Kutai meliputi kabupaten Kutai Kartanegara, kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Timur, kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Semuanya bagian dari Provinsi Kalimantan Timur.

Surakarta (1945 – 1946)

daerah-istimewa-surakarta
Kesultanan Surakarta via http://www.javaheritagetour.com

Daerah Istimewa Surakarta adalah Kasunaan Surakarta dan Praja Mangkunegaraan yang diakui Negara sebagai daerah yang bersifat istimewa berdasarkan kedudukan kedua dareah tersebut sebagai Kooti. Surakarta adalah daerah istimewa dengan usia terpendek 10 bulan, 3 minggu, 5 hari. Pada tanggal 15 Juli 1946 pemerintah pusat mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 16/SD/1946 yang intinya mengenai bentuk dan susunan pemerintahan di Surakarta dan Yogyakarta, yang menjadikan Daerah Istimewa Surakarta menjadi Karasidenan biasa di bawah pemerintah pusat. Kini wilayah bekas daerah istimewa Surakarta meliputi, kabupaten Sukoharjo, kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, kabupaten Sragen, kabupaten Karanganyar  dan kabupaten Wonogiri. Surakarta menjadi bagian dari  Provinsi Jawa Tengah  yang dibentuk pada tahun 1950.

Yogyakarta (1945 – Sekarang)

daerah-istimewa-jogja
Tugu Jogja tempo doloe via Google.co.id

Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY memiliki keistimewaan berdasarkan sejarah dan hak asal usul. Daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang dibentuk secara de jure pada tahun 1950, secara de facto pada tahun 1945. DIY adalah daerah istimewa setingkat Provinsi. Yang keistimewaannya meliputi pengangkatan kepala daerah istimewa dan wakil kepala daerah istimewa dari Sultan dan Paku Alam yang bertahta. Namun, keistimewaan DIY tidak tercantum dalam undang-undang pembentukan hanya dalam undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur semua daerah di Indonesia secara umum. Sehingga pada tahun 1965 kedudukan hukum DIY diturunkan menjadi Provinsi biasa. Pada tahun 1999 dan 2004 keistimewaan DIY memasuki wilayah kekosongan hukum.

Pasca penerbitan UU 13/2012, keistimewaan DIY meliputi; (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur (2) kelembagaan pemerintah DIY (3) kebudayaan (4) pertanahan dan (5) tata ruang. Keistimewaan tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur antara lain syarat khusus bagi calon gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu-satunya daerah istimewa yang memiliki hak asal usul yang masih bertahan (sejak 1945; pada saat UU keistimewaan DIY disahkan 31 Agustus 21012, DIY berusia 67 tahun 1 minggu 5 hari), satu-satunya daerah istimewa yang mengajukan UU khusunya paling awal namun mendapat persetujuan paling akhir. –disetujui pada 2012)

Ternyata daerah istimewa tidak harus setingkat provinsi ya, setingkat kabupaten pun ada. Dan kalimantan adalah pulau dengan mantan daerah istimewa terbanyak, ada 4 daerah yang pernah bersifat keistimewaan. Tentunya penghapusan dan pengembalian kedudukan istimewa suatu daerah bertujuan agar negeri ini selalu utuh. Utuh seutuhnya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.